Bahas Banjir Jakarta, INTAKINDO Mengadakan FGD
“Solusi Banjir Jabodetabek dan Pengelolaan Ibukota Negara Baru yang Bebas Banjir”

Berita Terkait

• Tingkatkan Wawasan Tenaga Ahli Konstruksi tentang Energi Menuju Bali Bersih16
• Ketika Kebijakan Pembangunan Abai dengan Karakteristik Kota 3
• Pembukaan Bimtek Jawa Timur0
• Sertifikasi Amdal13
• Workshop Building Information Modelling (BIM) INTAKINDO16
• Bimbingan Teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) DPP INTAKINDO JATIM2
• Pelatihan Gratis Bersama Badan Keahlian Sipil Intakindo oleh Noldi Tobogu menggunakan Google Class R3
• PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR IRIGASI BERKELANJUTAN0
• Workshop Tertib Penyelenggara Jasa Konstruksi dan Klinik Konstruksi1
• INDOBUILDTECH DAN PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN INTAKINDO0

Berita Populer

• UKM Bisa Ikut Tender Konstruksi Rp 15 Miliar, Ini Syaratnya
• Sertifikasi Amdal
• Aturan Baru PPh Jasa Konstruksi: Klasifikasi, Tarif, dan Batas Waktu
• Auditor Lingkungan Hidup
• Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi Kini Makin Mudah Melalui Sistem OSS
• Pertimbangan Geologi Teknik Penting dalam Pembangunan Infrastruktur
• Sekilas Tentang Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN)
• Mengenal Teknologi Konstruksi Bangunan Tahan Gempa
• Sejauh Mana Kualitas Gedung Bertingkat dan Pencakar Langit di Indonesia?
• 5D BIM Cubicost Introduction Training

DPN INTAKINDO mengadakan Focus Group Discussion dalam membahas bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Dalam agendanya, INTAKINDO membahas mengenai solusi untuk menangani banjir di JABODETABEK serta pengelolaan Ibukota Negara Baru agar bebas dari banjir.

Forum diskusi yang dihadiri lebih dari 50 peserta dari unsur praktisi dan pakar bidang sumber daya air, geoteknik dan planologi tersebut diadakan di Hotel Novotel Samator East Surabaya 14 Januari 2020 kemarin. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN INTAKINDO Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T., S.H., Mhum. menegaskan bahwa kegiatan diskusi ini merupakan konstribusi INTAKINDO dalam bentuk konsep solusi banjir Jakarta tanpa ada unsur politik.

Prof. Dr. Muhammad Bisri Ketua INKINDO Centre of Study (ICS) mengatakan bahwa tidak ada istilah banjir kiriman, karena tinjauan banjir adalah permasalahan DAS secara keseluruhan dari hulu ke hilir.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng menjelaskan bahwa master plan pengendalian banjir DKI sudah ada dan dalam implementasinya  diperlukan adanya konsistensi meskipun banyak hambatan.

Sekjen DPN INTAKINDO Ir. Sigit Adjar Susilo, M.M menambahkan bahwa tindakan nyata dari pemerintah daerah baik yang dihulu maupun yang dihilir diperlukan secara konsisten dalam mempertahankan angka "Koefisien Pengaliran" agar tidak semakin besar, yaitu dengan mencegah perubahan tata guna lahan atau jikapun diperlukan maka boleh mengubah tata guna lahan asalkan dipersyaratkan kewajiban membangun tampungan hujan atau run off dengan perhitungan sesuai batasan nilai Koefisien Pengaliran yang telah ditentukan dalam desain.

Kegiatan diskusi ini diadakan DPN INTAKINDO bekerjasama dengan DPN INKINDO, mengundang para anggota baik dari tenaga ahli maupun perusahaan konsultan.

Menutup acara, Ketua DPN INTAKINDO menyampaikan bahwa hasil diskusi akan dirumuskan yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden, Pemerintah Daerah DKI, Banten, Jabar dan Bogor. (RenAS)